Browsing by Title
-
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(2023)Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah ... -
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM
(2022)PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM ... -
PERAN SERTA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(2022)PERAN SERTA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ... -
Penunjukan Dosen Pembimbing Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
(2022)Penunjukan Dosen Pembimbing Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum ... -
Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia
(2022)Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia ... -
Principle of Proportionality in Corporate Crimes Based on Actions Against the Law
(2022)Principle of Proportionality in Corporate Crimes Based on Actions Against the Law ... -
Penyelesaian Hukum Terkait Jaminan Fidusia Dan Problematika Hukum Selama Pandemi Covid 19
(2021)Penyelesaian Hukum Terkait Jaminan Fidusia Dan Problematika Hukum Selama Pandemi Covid 19 ... -
Proses Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(2020)Proses Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah ... -
Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia
(2020)This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia ... -
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN
(2020)PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGA ... -
Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact
(2020)Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact ... -
Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact
(2020)Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact ... -
Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(2019)Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun ... -
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat
(2019)Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat ... -
Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(2019)Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... -
Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang
(2019)Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang ... -
Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
(2019)Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peme ... -
Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik
(2019)Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(2019)PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN ... -
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
(2019)PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki JalurNugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi KerusakanAtau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan)
(2016)Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki JalurNugraha Ekakurir (JN ... -
Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak
(2016)Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak ... -
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
(2015)Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hubungannya Pernyataan Pailit Suatu Bank Berdasarkan UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(2015)Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hubungannya Pernyataan Pailit Suatu Bank Berdasarkan UU. N ...